BT.com- Tuban, komisi IV DPRD Tuban telah melakukan kunjubgan kerja ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Provinsi Jatim. Dalam kunjungan itu, Ketua Komisi IV DPRD Tuban Tri Astuti menyebut bahwa prinsip penggunaan dana desa (DD) adalah untuk pertumbuhan ekonomi dan peningkatan sumber daya manusia (SDM).

Atas dasar itu, Komisi IV DPRD Tuban mendorong pemerintah daerah menekankan pemerintah desa untuk on the track dalam mengakselerasi dana yang bersumber dari APBN ini. Sebab, tujuan pembangunan desa adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas masyarakat.

Sesuai perintah undang – undang, kami komisi IV DPRD Tuban mendesak agar tujuan dana desa dapat meningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat secara berkesinambungan, menjaga keberlanjutan kehidupan sosial masyarakat, menjaga kualitas lingkungan hidup serta pembangunan yang inklusif dan terlaksananya tata kelola yang mampu menjaga peningkatan kualitas kehidupan dari satu generasi ke generasi selanjutnya,” beber Tri Astuti, Selasa, (12/10/2021).

Dia menambahkan, relevensi DD dengan konsep SDGs atau Sustainable Development Goals dapat memicu bertumbuhkembangnya segala bentuk pembangunan di desa. Tentunya mempercepat transformasi desa sesuai yang diamanahkan dalam UU Desa nomor 06 tahun 2014.

“Masih banyak hal substansial yang masih perlu kita dorong untuk menyukseskan perintah UU Desa melalui DD,” ungkapnya.

Sebagai contoh, politisi Gerindra ini menyebutkan jika satu desa memberi beasiswa pendidikan satu siswa di SLTA maupun perguruan tinggi di lingkungannya, maka dapat membantu pemerintah daerah untuk mendongkrak indeks pembangunan manusia (IPM).

Dalam kaitan kemiskinan di Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang diakses melalui aplikasi SIK-NG diharapkan benar tepat sasaran. Setahun sekali di-update. “Update KK ini erat kaitannya dengan data Harapan lama sekolah mengingat data di KK kebanyakan jarang di update, contoh semisal sudah S1 di KK masih tertulis SD,” sambungnya.

Untuk menunjang hal tersebut, insentive atau honor petugas pendataan pun juga harus menjadi pokok pikiran.

“Pendataan agar data kemiskinan( Angka kemiskinanTuban 15,91%) yang masuk dalam DTKS nantinya mampu dikelola melalui aplikasi SIK-NG pusdatin Kemensos agar benar-benar tepat sasaran dan setahun sekali bisa melalukan update maka harus di fikirkan juga insentive/ honor petugas pendataan. Semoga bisa ditambah anggaran dari Dana Desa,” jelasnya.

Diakhir, Tri Astuti berharap kedepan PAGU anggaran dana desa ditambah jumlahnya.(Dinn)

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here