BT.com- Tuban, Komisi IV DPRD Kabupaten Tuban melakukan kunjungan kerja ke Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur.

Dalam kunjungan tersebut, ketua komisi 4 DPRD Tuban, Hj Tri Astuti, yang di temui Plt Sekretaris Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Bunda Tatik menyampaikan terkait refocusing anggaran akibat pandemi covid yang saat ini di keluhkan oleh Madrasah Diniyah (Madin).

Pasalnya, dana hibah Provinsi terkait bantuan operasional penyelenggaraan pendidikan bagi santri/ warga belajar/ siswa diniyah Ula / Wustho, Ponpes, ustadz dan guru swasta yang bertujuan mencegah siswa putus sekolah, serta membantu siswa yang mengalami kesulitan hanya turun 1 bulan.

Rinciannya, satuan biaya Santri – ula ( 15.000 / bulan ) santri -wustho ( 25.000/ bulan) ustad ( 300.000/ bulan). Namun di Tahun 2021 ini hanya turun 1 bulan yang seharusnya 6 bulan, sehingga dalam agenda kunjungan tersebut, Tri Astuti menanyakan terkait dana tersebut.

“Kita tadi membahas tentang anggaran BOS Madin yang hanya cair 1 bulan. Padahal harusnya sudah 6 bulan,” jelasnya, Selasa, (05/10/21)

Astuti menambahkan bahwa Pemerintah kabupaten Tuban juga telah menyiapkan anggaran Rp 6.713.700. Namun sesuai dengan MoU antara gubernur jatim dan pemkab tuban, dana sharing 50% provinsi dan 50% dari kabupaten itu juga tidak bisa diekeluarkan 6 bulan lantaran mengikuti provinsi.

“Dari Pemkab Tuban juga telah menyiapkan anggaran Rp 6.713.700, namun sesuai dengan MoU antara Gubernur Jatim dan Pemkab Tuban untuk dana sharing yaitu 50% provinsi dan 50% dari kabupaten, sehingga dari APBD kita juga akhirnya mengeluarkan 1 bulan dengan jumlah yang sama sekitar 2 miliar,” beber Politisi Senior Gerindra Ini.

Astuti menegaskan, Komisi 4 ingin memastikan bahwa pemprov jatim tetap menganggarkan dana Madin dalam Perubahan APBD 2021.

“Komisi 4 ingin memastikan apakan Pemprov Jatim tetap menganggarkan dalam Perubahan APBD 2021 atau tidak, karena bantuan ini sangat kami harapkan,” tegasnya.

Hasilnya, berdasarkan sharing bersama pada hari selasa ini, Plt Sekdin Pendidikan provinsi jatim, bunda Tatik menyampaikan 99 % anggaran BOS Madin yang 5 bulan akan segera dicairkan, menunggu pengesahan P-APBD propinsi Jatim

Sebelumnya, dalam rapat kerja dengan Dinas Pendidikan kabupaten Tuban disampaikan bahwa dinas pendidikan juga telah melakukan verifikasi data dengan melakukan monitoring diantaranya nomer lembaga, ijin lembaga, jumlah siswa dan guru.(Dinn)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here