Cara Hitung PPh 21 – Pajak Penghasilan Pasal 21 atau yang biasa dikenal dengan PPh 21 adalah pajak pemotongan untuk WPOP dalam negeri (Wajib Pajak Orang Pribadi) atas penghasilan maupun pendapatan yang diterimanya.
Penghasilan ini berupa upah, gaji, tunjangan, honorarium, dan lain sebagainya yang berkaitan dengan jasa, pekerjaan, maupun kegiatan yang dilakukannya. Berbicara mengenai pajak ini, tentu bagaimana cara hitung PPh 21 penting diketahui.
Ketahui Cara Hitung PPh 21
Penghitungan PPh 21 memiliki metode yang beragam. Mulai dari metode net, gross-up, hingga gross. Metode net berarti gaji yang diterima sudah bersih dengan pajak ditanggung oleh perusahaan.
Sementara metode gross-up memberlakukan gaji bersih namun dengan tunjangan pajak. Lalu untuk metode gross, gaji kotor dan ada tunjangan pajak.
Untuk penghitungan pajak nantinya, metode net memungkinkan karyawan menerima gaji bersih tanpa harus memikirkan pajak. Kemudian untuk metode gross-up, karyawan menerima penghasilan dan ditambah gaji sebesar pajak yang dipotong.
Sedangkan untuk metode gross, karyawan menerima penghasilan dengan PPh 21 ditanggung sendiri. Dengan demikian, masih harus memikirkan pembayaran pajak.
Untuk lebih memudahkan Anda dalam melakukan penghitungan PPh 21, bisa cermati contoh di bawah ini.
Bpk Budi memiliki gaji Rp 10.000.000 Perbulan. Dengan gaji sebesar itu, berapa pajak yang ditanggung apabila berstatus tanpa tanggungan dan belum kawin?
Apabila menerapkan metode gross, maka penghasilan neto bisa didapat dengan pendapatan bruto dikurangi biaya jabatan. Dalam hal ini berarti:
11.000.000 – (5% x gaji)
= 11.000.000 – 550.000
= 10.450.000
Penghasilan neto selama sebulan Rp 10.450.000. Sementara untuk penghasilan neto selama setahun Rp 125.400.000.
Lanjut ke penghitungan PKP (Penghitungan Kena Pajak) yang didapat dengan penghasilan neto setahun dikurangi pendapatan tak kena pajak.
125.400.000 – 54.000.000
= 71.400.000
Selanjutnya menghitung potongan PPh 21 terutang pajak progresif selama setahun.
5% x 50.000.000
= 2.500.000
2.500.000 + (15% x 21.400.000)
= 5.710.000
Setelah itu, masuk ke penghitungan PPh 21 selama sebulan karyawan terutang.
5.710.000 : 12
= Rp 475.833
Tarif PPh 21
Setelah mengetahui cara mudah hitung PPh 21, tak kalah penting pula untuk memahami berapa tarifnya. Pada dasarnya, besaran tarif PPh 21 dipengaruhi oleh penghasilan yang diperoleh. Untuk penghasilan sampai dengan Rp 50.000.000, maka tarifnya sebesar 5%.
Lalu untuk penghasilan Rp 50.000.000 ke atas sampai Rp 250.000.000, tarifnya mencapai 15%. Selanjutnya untuk pendapatan sebesar Rp 250.000.000 ke atas hingga Rp 500.000.000, akan kena tarif 25%. Sedangkan untuk penghasilan di atas Rp 500.000.000, besar tarifnya mencapai 30%.
Pada umumnya, tarif PPh 21 juga berlaku bagi penerima penghasilan yang tidak mempunyai NPWP. Apabila Anda juga demikian, maka akan dikenai tarif yang lebih besar. Besar tarifnya bisa lebih tinggi 20% bila dibandingkan dengan tarif normal.
Berbicara mengenai tarif berdasar penghasilan tersebut, umumnya pendapatannya tergolong menjadi beberapa jenis. Mulai dari penghasilan yang kena PPh 21 final, penghasilan untuk karyawan tetap, penghasilan untuk pegawai tidak tetap, penghasilan bagi bukan karyawan, dan lainnya.
PPh 21 ini juga berlaku bagi mantan karyawan dan penerima pesangon. Nantinya PPh 21 harus dibayarkan secara rutin setiap bulannya. Mengenai batas waktunya, penyetoran PPh 21 paling lambat tanggal 10 di bulan berikutnya sesudah berakhirnya masa pajak.
Sementara untuk batas pelaporannya, tepat pada tanggal 20 di bulan berikutnya. Pastikan Anda memahami batas waktunya agar tak terjadi keterlambatan penyetoran maupun pelaporan PPh 21.
Wajib Pajak yang tidak membayar ataupun telat bayar akan mendapatkan sanksi. Adapun sanksi tersebut berupa denda senilai 2%. Pemberlakuan denda ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan KUP pada tahun 2007 dalam pasal 9. Dengan begitu, peraturan harus disetujui bersama.
Apalagi untuk pelanggaran berat. Dalam artian keterlambatan atau tak membayar pajak dilakukan berulang kali sehingga bisa merugikan negara. Untuk kasus ini, maka sanksi yang diberikan berupa denda pidana, penjara, dan kurungan. Melihat seriusnya sanksi yang diberikan apabila terjadi pelanggaran, maka sudah seharusnya selalu taat terhadap aturan yang berlaku.
Subjek dan Objek PPh 21
Berbicara mengenai PPh 21, tentu akan terasa lebih lengkap jika juga mengulas seputar subjek dan objeknya. Perihal subjek PPh 21, sekilas sudah tertera di atas. Selain beberapa subjek tersebut, ada pula penerima pensiun, peserta kegiatan, dan anggota dewan komisaris.
Beralih ke objek PPh 21. Objeknya meliputi penghasilan yang diperoleh oleh karyawan tetap, baik itu penghasilan tak teratur maupun teratur. Lalu penghasilan yang diperoleh secara teratur oleh penerima industri.
Ada juga penghasilan yang berkaitan dengan pemutusan hubungan kerja. Dalam hal ini bukan hanya berupa uang pesangon dan tunjangan saja, melainkan juga uang manfaat industri.
Selain itu, juga ada imbalan bagi peserta kegiatan yang berupa uang saku, uang rapat, hadiah, dan lain sebagainya. Kemudian ada imbalan kepada bukan karyawan seperti fee dan komisi.
Objek pajak selanjutnya yaitu penghasilan bagi tenaga kerja lepas atau karyawan tak tetap. Penghasilan ini berupa upah harian, mingguan, bulanan, maupun upah satuan. Dengan mengetahui subjek dan objek PPh 21, maka pajak akan tepat sasaran.
Dalam pembahasan subjek dan objek PPh 21, sebenarnya ada juga subjek pemotong. Dalam subjek pemotong ini, perusahaan, pemberi kerja, ataupun pihak pemotong akan menyetorkan PPh 21 yang berasal dari Wajib Pajak ke negara. Wajib Pajak ini berupa orang pribadi yang memiliki penghasilan kena pajak.
Selanjutnya pihak yang memotong PPh 21 akan memberikan bukti pemotongan pada pihak yang kena pajak.
Manfaat PPh 21
Cara hitung PPh 21 harus dikuasai dengan baik. Hal ini dikarenakan PPh 21 menawarkan beragam manfaat. Apa saja manfaat tersebut? Simak ulasan berikut.
#Stabilkan Ekonomi Negara
Salah satu manfaat yang diperoleh dari PPh 21 yaitu bisa stabilkan perekonomian negara. Hal ini dikarenakan pembayaran pajak secara rutin bisa menghambat laju inflasi. Sebagaimana yang kita tahu, setiap saat Indonesia senantiasa berjuang untuk menekan inflasi.
#Membiayai Pengeluaran Umum
Selain stabilkan ekonomi negara, PPh 21 juga berperan penting dalam membiayai pengeluaran umum. Mulai dari penyaluran bantuan kepada masyarakat, membangun fasilitas umum, hingga pembelian senjata yang dibutuhkan oleh tentara.
Tak hanya itu, pajak yang dibayarkan juga digunakan untuk memenuhi kebutuhan negara. Kebutuhan tersebut seperti halnya anggaran pembangunan, belanja pegawai, belanja barang negara, membiayai kegiatan rutin, pemeliharaan, dan masih banyak lagi. Dari alokasi tersebut, bisa diketahui bahwa manfaat pajak nantinya juga kembali ke masyarakat. Dengan begitu, tak ada ruginya bayar pajak tepat pada waktunya.
Butuh konsultan pajak Semarang yang sudah terbukti memberikan hasil terbaik kepada semua pelanggan? Trust Tax Consultant bisa menjadi sulusi cerdas pajak Anda.
#Mendukung Kebijakan Fiskal
Pada umumnya, PPh 21 maupun jenis pajak lainnya berkaitan dengan kebijakan fiskal. Mengapa demikian? Pasalnya, pemerintah menggunakan pajak untuk mengatur kebijakan negara. Untuk manfaat yang satu ini juga bisa dibilang fungsi regulasi.
#Sumber Kas Negara
Manfaat PPh 21 lainnya yaitu bisa jadi sumber utama penerimaan kas negara. Sebagaimana yang sudah sedikit disinggung di atas, kas atau anggaran negara akan dialokasikan ke berbagai bidang kehidupan.
Tujuannya tidak lain untuk menunjang kesejahteraan masyarakat, perbaikan ekonomi, kemajuan dunia pendidikan dan kesehatan, hingga mendukung pembangunan nasional.
Sebagai Wajib Pajak yang baik, sudah seharusnya memahami cara hitung PPh 21 beserta informasi penting lainnya. Mengetahui penghitungan tersebut, tentu akan memudahkan Anda dalam persiapan pembayaran pajak mendatang. Anda pun bisa bayar pajak secara tepat.